JAKARTA – Wacana duet Jokowi-Prabowo sah saja menurut saya di dalam iklim demokrasi, apalagi setelah santer wacana ini dikembangkan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa presiden dua periode boleh kembali berlaga menjadi wapres, karena tidak diatur konstitusi dan tak terbentur peraturan perundang undangan.
Alhasil Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut presiden yang telah terpilih dua periode masa jabatan boleh mencalonkan kembali sebagai calon wakil presiden dalam pemilu.
UUD 1945 tidak secara eksplisit mengatur larangan presiden dua periode tidak boleh maju sebagai calon wakil presiden. Itu artinya, usulan tersebut lebih masuk akal dan rasional karena tidak menabrak Undang-Undang dan konstitusi.
Ada 5 (lima) hal yang penjadi catatan “point of view” saya mengamati dan mencermati wacana fenomena duet Prabowo-Jokowi tersebut.
Pertama; betulkah Jokowi mau menjadi cawapresnya Prabowo? mohon maaf, nampaknya tawaran tersebut justru merendahkan wibawa dan martabat Jokowi yang pernah menjadi presiden dua periode.
Namun tentu saja kembali ke Presiden Jokowi, saya termasuk mazhab yang enggak yakin Jokowi mau untuk digandeng menjadi wakil presiden Prabowo.
Masih jauh lebih tertarik Jokowi mungkin dengan ide tiga periode, faktanya presiden Jokowi cenderung selama ini membiarkan wacana tersebut terus dipancarkan “inner circle” pendukung beliau, ditambah lagi presiden Jokowi mengatakan itu sah-sah saja karena bagian dari suara demokrasi.
Kedua, wacana duet Prabowo-Jokowi menurut amatan saya belum ada jaminan bahwa duet ini diprediksi bakal mulus melenggang ke kursi Istana, sebab bagaimana pun kalau kedepan “approval rating” terhadap Presiden Jokowi trendnya terus turun, maka citra, elektabilitas Jokowi ada kemungkinan redup.
Itu artinya tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden Jokowi terjadi fluktuasi dan dinamis kedepannya, ada kemungkinan figur Jokowi tidak lagi se-populer ketika maju pada pemilu 2014 dan pemilu 2019.
Dan jangan lupa perilaku pemilih Indonesia itu juga akan kemungkinan jenuh, stagnan, mereka rindu figur-figur yang lebih seger populis, dan membawa harapan baru di dalam visi capresnya.
Ketiga, saya termasuk yang tidak yakin bahwa pemimpin itu selamanya dicintai rakyat, kan ada fase anti klimaks dengan ketokohan seseorang.
Setiap tokoh dan figur personalisasi seseorang tentu ada momentumnya, deedline habis, atau ada masa “expired date” tanggal kadaluarsa, kepemimpinan juga begitu, setiap pemimpin ada momentumnya, ketika lewati zonasi momentumnya maka kans atau potensi menangnya cenderung menurun.
Saya termasuk mazhab yang enggak yakin momentum yang sama bisa terulang kembali terhadap Prabowo dan Pak Jokowi, betulkah momentum kans kemenangan mereka apakah sudah selesai?
kemungkinan selera pemilih cenderung memilih calon presiden yang masih seger, varian menu yang relatif baru, yang belum punya beban janji apa-apa ke rakyat, ibarat makan, ada kecenderungan masyarakat ingin gonta-ganti selera menu makan, agar tak bosan dengan varian menu yang itu-itu saja, memilih pemimpin juga soal selera.
Saya menilai masyarakat cenderung lebih tertarik dengan figur seger seperti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ketimbang Prabowo Jokowi.
Keempat, dari basis segmen pemilih mereka juga berbeda cerugnya, logika sederhananya bagaimana menyatukan basis dukungan mereka yang dulu sempat terbelah, bahkan polarisasi dan keterbelahannya menyebabkan luka yang cukup mengangga, bipolar antara pendukung “kampret” dan “cebong”, mengingatkan kita kembali soal pilpres 2019 adalah pemilu paling buruk dalam sejarah Indonesia.
Bagaimana buzzer, influencer berhasil membuat kita sebagai bangsa terbelah, hanya karena urusan pemilu agenda rutinitas lima tahunan, konsekuensi dampak kerusakannya nyata terhadap tatanan politik kebangsaan kita, menggoreng “politik identitas” dijadikan sebagai komoditas politik dan “polarisasi isu” yang terbukti merobek tenun kebangsaan Indonesia raya.
Kelima, wacana duet Prabowo-Jokowi pada pilpres 2024 merupakan bentuk model “keputusasaan”, harapan dan ketidakberdayaan menyakinkan masyarakat untuk mendukung wacana presiden Jokowi untuk 3 (tiga) periode yang mendapat perlawanan keras dari rakyat sipil untuk menolak dengan tegas wacana tersebut.
Munculnya wacana tersebut dalam rangka untuk “testing the water” dan mencari alternatif model lain agar presiden Jokowi tetap berkuasa, mungkin kaum oligarki yang sedang menikmati kue kekuasaan belum siap pesta mereka segera usai.
Kemudian wacana ini menjadi santer pembicaraan/percakapan ruang publik atau masyarakat, lalu melihat sejauhmana respon masyarakat dengan narasi duel maut tersebut.
Pangi Syarwi Chaniago
Analis Politik sekaligus CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting